Tanjungpinang, (digitalnews) – Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), diduga menjadi “Ladang” Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu dikatakan oleh salah satu aktivis di Ibukota Kepri, Kota Tanjungpinang, Andi Cori Patahuddin, kepada awak media ini, Kamis (09/05/2024).
“Karena, ada temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2022-2023,” ujarnya, saat mengirim pesan singkat ke WhatsApp media ini.
Cori menantang Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk bersikap tegas. Menurutnya, Gubernur Ansar harus membersihkan oknum-oknum “Kotor” yang bertugas di beberapa dinas dan badan di lingkup Pemprov Kepri.
“Beranikah gubernur evaluasi?Bagaimana kepri bangkit dari keterpurukan dan maju, sementara dugaan kolusi dan nepotisme masih tumbuh subur di Kepri,” sebut Cori.
“Beranikah Ansar mengambil langkah sterilisasi di Bapenda itu,” sambungnya.
Menurut Cori lagi, politisi Partai Golkar itu harus memiliki keberanian memangkas dan mengevaluasi kinerja para pembantunya.
“Gubernur Ansar wajib dan mesti mementingkan hajat hidup masyarakat daripada kepentingan politik semata,” ucapnya.
Apalagi, kata Cori, temuan BPK RI di Bapenda, adanya kelebihan bayar insentif pada 2021, 2022, dan 2023, yang diduga merugikan keuangan negara sebanyak puluhan milyar rupiah.
“Rombak habis semua oknum di Bapenda Kepri, mereka berpotensi hanya mementingkan kelompok atau golongan dengan mengatas namakan masyarakat Kepri,” ungkapnya.
Cori membeberkan bahwa dirinta memiliki segudang data yang dianggapnya cukup untuk menjerat oknum-oknum di Bapenda Kepri itu.
Lalu, Cori memberikan contoh, mendapat fee upah pungut sangat fantastis kepada semua pejabat ,asn dan honorer di lingkup badan pendapatan itu.
“Kita punya data dan yang pasti masyarakat marah. Dengan fee upah pungut kisaran ratusan juta hingga belasan milyar dalam rentang 1 tahun. Diduga dibagikan sesuai tingkatan golongan,” paparnya.
Akan hal itu, Cori dalam waktu dekat, akan membuat laporan resmi ke Polda Kepri berdasarkan data yang dimiliki sejak 3 tahun ke belakang.
“Mulai dari kelebihan bayar insentif di kalangan Bapenda Kepri. Kemudian akan mendesak Gubernur Kepri segera lakukan evaluasi kinerja OPD tersebut,” pungkasnya. (*)
Penulis: Era
