Sosialisasi PKPU Nomor 7 Tahun 2022, KPU Kepri: Tetap Gunakan Asas De Jure

by -83 views
KPU Provinsi Kepri melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 7 tahun 2022
KPU Provinsi Kepri melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 7 tahun 2022

Tanjungpinang, (digitalnews) – KPU Provinsi Kepri melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Daftar Pemilih dan Sistem informasi Data Pemilih (Si Dalih) di Trans Convention Centre Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (16/11/2022) siang.

Kata Ketua KPU Provinsi Kepri Sriwati, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2019 lalu.

Lanjutnya, sedangkan tahun 2024 mendatang Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan lima jenis pemungutan suara DPR, DPRD, DPD dan Presiden.

“Untuk tahapan sudah berjalan. Tanggal 14 Desember 2022 penetapan peserta Pilkada dan pencalonan DPD. Dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) harus komprehensif, akuntabel dan transparan,” ujar Sriwati.

“Jadi, tidak boleh disembunyikan semua berhak untuk mengetahui bagaimana sebenarnya menyusun daftar pemilih ini,” tambahnya.

Kemudian, kata Sriwati, syarat umum yang diketahui dalam undang-undang bahwa yang penting sudah berusia 17 tahun pada saat nanti Pemilu 2024, sudah kawin tidak pernah dicabut hak pilihnya dan bukan anggota dari TNI/Polri.

“Sehingga pada saat nanti sudah diundangkan PKPU nomor 7, kita sudah bisa memetakan bagaimana cara untuk menyusun daftar pemilih yang akurat dan baik,” ucapnya.

Ia menegaskan, hak memilih itu menjadi hak warga negara dan bisa didaftarkan menjadi pemilih. Sekarang ini untuk mendaftar lebih mudah bisa mengecek secara langsung di www.kpu.co.id.

“Kita bisa cek langsung apakah sudah terdaftar atau belum,” sebutnya.

Dikesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Kepri Priyo Handoko menjelaskan, masyarakat secara luas lebih menaruh atensi terhadap penyusunan data pemilih sehingga daftar pemilih untuk pemilu 2024 bisa lebih baik, akurat dan berkualitas.

“Karena sebenarnya payung besar untuk penyelenggaraan pemilu tidak berubah yaitu UU no 7 tahun 2017. Setiap orang itu akan di data atau dimasukkan kedalam daftar pemilih sesuai dengan daftar alamat pada KTP-ELnya,” jelas Priyo.

Untuk TPS, kata Priyo, pihak KPU Kepri bersama KPU kabupaten/kota sedang melakukan pemetaan TPS karena pada pilkada 2020 jumlah pemilih pada setiap TPS paling banyak 500 orang.

“Selain itu kami juga sedang memetakan pemilih di lokasi khusus misalkan di Rutan dan Lapas. 2019 kita punya 9 TPS di lokasi tersebut untuk seluruh Provinsi Kepri di 2020 ada 8 TPS. Untuk 2024 kita sekarang koordinasikan dengan pengelola Rutan dan Lapas,” ungkapnya.

Sementara itu Nanang Indra Tenaga Ahli Dari Pusat Data dan Informasi KPU RI memberikan paparan tentang dasar hukum UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, UU 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi dan PKPU no 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik KPU.

Diketajui, untuk Pemilu Tahun 2024, KPU masih menggunakan asas de-jure yang artinya ‘Alamat pemilih sesuai dengan KTP-el’. (*)

Penulis: Era

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No More Posts Available.

No more pages to load.