Tanjungpinang, (digitalnews) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wirya Silalahi dari Partai NasDem jadi sorotan organisasi yang sedang buming di Kota Tanjungpinang, Kamis (28/07/2022) siang.
Organisasi itu Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kota Tanjungpinang yang diketuai oleh Adiya P Rivaldi.
Kata Adi sapaan aktifis itu, dari data yang dijelaskan Wirya Silalahi disalah satu media online menyebutkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) minim akan perhatian dunia pendidikan.
Ini ia nilai sangat salah besar. Dan, menurut Adi anggota legeslatif itu terkesan asal bunyi (Asbun).
Pasalnya lanjut Adi, Dia (Wirya.red) menyebutkan bahwa aggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri yaitu hanya 11,56 persen dengan nilai sebesar Rp832.062.700.566.
“Jangan asbun la sebagai anggota dewan, jadi terlihat minim akan pengetahuan,” ujar Adi sambil tersenyum.
“Pemerintah Kepri Mengucurkan dana dari APBD itu Rp3.8 triliun artinya 21,74 persen bahkan lebih dari 20 Persen sesuai UU No.20 Tahun 2003,” tambahnya menjelaskan.
Kata Adi, kalau lah seperti itu seorang anggota DPRD, sebaiknya mundur saja jika tidak mengerti regulasi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Lebih baik pelajari dulu regulasi pemerintahan seperti apa, kan kalau seperti ini malu dengan publik yang membaca sebuah berita tanpa pembenaran data yang diperoleh,” pungkasnya.
Sementara itu, dari beberapa media online menuliskan, Andi Agung selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri mengatakan bahwa realisasi kucuran anggaran pemerintah sudah benar.
“Regulasi serta rencana anggaran yang dikucurkan pemerintahan di zaman Gubernur Ansar sebesar 21,74 Persen dengan rincian APBD Rp3,8 triliun,” ungkapnya.
“Anggaran itu sudah sangat baik dalam membangun dunia pendidikan di Kepri,” tambahnya.
Ia menegaskan, bahwa ini semua berkat kerja keras Gubernur Ansar dalam menggodok anggaran baik dari daerah maupun pemerintah pusat. (*)
Penulis: Era
