Tanjungpinang, (digitalnews) – Masalah pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin tahun terlihat tak ada perubahan. Pasalnya, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau SMA/SMK Sederajat selalu dikeluhkan masyarakat.
Akan hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pejuang Kota Tanjungpinang menyoroti kinerja Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait dunia pendidikan.
Ujang selaku Ketua LSM Pejuang sangat menyayangkan dunia pendidikan di Kepri tak kunjung ada perubahan. Yang paling utama, dari segi sarana dan prasarana hingga janji politik Gubernur Ansar belum terealisasi sepenuhnya.
“Setiap tahun yang kita dengar, masuk sekolah ke jenjang SLTA selalu ada saja masalahnya. Pendidikan itu adalah hak segala bangsa, jangan diremehkan,” katanya saat dimintai tanggapannya oleh awak media ini, Senin (10/07/2023).
Contoh, kata Ujang, masalah ujian kenaikkan kelas atau kelulusan, ada saja masalahnya dan sampai masuk ke media.
“Kemaren di salah satu SMK, anak-anak atau siswa yang tak melunasi SPP tidak diduga tidak diperbolehkan ikut ujian. Inikan sudah merusak dunia pendidikan dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” ujarnya.
Kedua, lanjut Ujang, sulitnya siswa yang ingin masuk ke seolah tingkat SMA/SMK dengan kebijakan Zonasi sehingga siswa yang ingin masuk ke sekolah favoritnya tinggal kenangan.
Ketiga, permasalahan terkait Ijazah siswa yang kabarnya sulit didapatkan karena belum melunasi SPP bulanan sekolah sehingga viral di media sosial (medsos).
“Lagi-lagi permasalahannya itu-itu saja setiap tahunnya. Mana janji gubernur yang ingin menggeratiskan sekolah sampai tingkat SLTA? Kalau lah hal ini terjadi terus menerus, dunia pendidikan di Kepri bobrok dan menjadi pembicaraan di seluruh Indonesia,” ungkap mantan Pengurus MUI Kota Tanjungpinang Itu.
“Jika tahun depan tak berubah juga, berarti janji gubernur hanya isapan jempol belaka,” sambungnya.
Kemudian, Ujang juga sangat menyayangkan kinerja Gubernur Kepri yang diduga mementingkan hal-hal yang berpotensi “Mubazir” atau buang-buang anggaran dengan membangun pembangunan yang bukan urgen di mata masyarakat.
“Seandainya, anggaran itu untuk dunia pendidikan, penerus bangsa kita akan lebih senang dan bangga punya gubernur yang pro rakyatnya,” ucapnya.
Ujang berharap, permasalahan yang ada di pendidikan kedepan tidak terjadi lagi. Dengan begitu, orang tua siswa yang tak mampu membayar SPP atau sejenisnya tidak khawatir lagi terkait pendidikan anak-anaknya. (*)
Penulis: Era
