Tanjungpinang, (digitalnews) – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) bersama puluhan Persatuan Driver Tanjungpinang (PDT) yang merupakan mitra dari Maxim Tanjungpinang menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Rabu (31/05/2023).
Aksi unjuk rasa itu dilakukan terkait Surat Keputusan Gubernur Nomor: 1066 serta tarif penumpang yang dinilai sangat rendah dan tak sesuai tarif normal driver online.
Unjuk rasa awal dilaksanakan di Lapangan Pamedan Ahmad Yani wilayah setempat, dilanjutkan dengan melakukan aksi di depan kantor Maxim di Jalan Bakar Batu.
Usai aksi, Ketua JPKP Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi sangat prihatin atas upah yang minim didapat para driver Maxim di Tanjungpinang.
“Kami mendukung sekaligus meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera merivisi keputusan Nomor: 1066 untuk seluruh wilayah Kepri,” katanya kepada awak media ini.
“Atau, menerbitkan keputusan gubernur yang baru khusus untuk wilayah Kota Tanjungpinang,” sambung Adi sapaan akrabnya aktifis muda itu.
Adi juga menyebutkan, bahwa driver maxim merasa dapat ancaman dari pihak perusahaan Maxim Cabang Tanjungpinang dengan ancaman Pemutusan Mitra (PM).
“Kami juga mendapat keluhan dari kawan kawan jika gelar aksi maka mereka akan diputuskan pemutusan mitra. Berdasarkan hal itulah kami laksanakan aksi ini,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Perkumpulan Driver Kota Tanjungpinang Hence S Hasibuan mengatakan tuntutan pada aksi unjuk rasa kali ini masih terkait tarif penumpang yang rendah.
“Dimana tarif penumpang di Tanjungpinang masih Rp10.200 belum lagi dipotong dengan admin. Sementara mobil kami perlu bensin, perlu service, dan perlu ganti oli,” keluhnya.
Sementara, Kabag Umum Sekertariat DPRD Provinsi Kepri Isnaini Bayu Wibowo saat turun ke massa menerima surat seruan aksi dan akan menyampaikan ke pimpinan DPRD. (*)
Penulis: Era
