Oleh:
Sopian
Alumni HMI Batam
Opini, (digitalnews) – Desas-desus itu mulanya hanya berhembus pelan di lorong-lorong sekolah pada Oktober 2025. Dan akhirnya, kabar buruk itu menjelma menjadi kenyataan pahit yang menghantam wajah pendidikan di Kepulauan Riau.
Ribuan Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-ASN di tingkat SMA/SMK kini terbuang, dipaksa berhenti mengabdi tepat saat tahun baru dimulai.
Alasan administratif menjadi tameng. Mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun dianggap tidak memenuhi kriteria Menpan RB untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
Pertanyaannya, Di mana hati nurani pemerintah daerah? Sebagai rakyat biasa, saya hanya bisa tertegun.
Mengapa dalam pembahasan APBD 2026, tidak ada sedikit pun celah anggaran yang diperjuangkan untuk memperpanjang SK mereka hingga Oktober 2026?.
Padahal, daerah lain seperti Pemkot Mataram sanggup menunjukkan keberpihakan dengan tidak memutus hubungan kerja honorer mereka. Kenapa Kepulauan Riau tidak bisa?.
Sungguh menyayat hati melihat kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura seolah “abai” terhadap nasib para pendidik tunas bangsa.
Guru-guru ini bukan sekadar angka dalam statistik pegawai; mereka adalah tulang punggung keluarga. Akhir Desember 2025 menjadi saksi bisu sebuah tragedi pendidikan.
Bukan tawa perayaan tahun baru yang terdengar, melainkan isak tangis perpisahan di hampir seluruh SMA/SMK se-Kepulauan Riau. Para guru yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa, harus mengemasi barang-barang mereka karena per 1 Januari 2026, mereka dilarang kembali ke kelas.
Segala ikhtiar telah dilakukan. Mereka telah mengetuk pintu Kepala BKD hingga Kadisdik Provinsi Kepri, namun hasilnya nihil. Mereka kini hanya bisa pasrah, menatap masa depan yang mendadak gelap karena kebijakan yang dirasa kering akan empati.
Jika pendidikan adalah kunci kemajuan suatu daerah, lantas mengapa para pemegang kuncinya dibuang begitu saja? Jika memang ini adalah bentuk kezaliman sistematis terhadap mereka yang berjasa, biarlah Tuhan Yang Maha Esa yang menunjukkan kuasa-Nya.
Satu hal yang pasti. Sejarah akan mencatat bahwa di tahun 2026, ada ribuan mimpi guru yang kandas di tangan kebijakan pemerintahnya sendiri. (*)
