Tanjungpinang, (digitalnews) – Terkait penertiban “Badut” di simpang 4 Trafick Light Pamedan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang beberapa hari lalu yang menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, Walikota Tanjungpinang Rahma S.IP angkat bicara.
Ia menjelaskan bahwa penertiban yang dilakukan beberapa waktu lalu, didasari pertimbangan aspek keselamatan bagi Badut itu sendiri.
“Memang hal tersebut pro dan kontra, cuma kami ingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di lampu merah,” terangnya.
Lanjut Rahma, pemerintah sendiri tidak melarang badut-badut itu mencari nafkah. Alangkah lebih baik, jika dilakukan di tempat-tempat keramaian yang lebih aman dan layak.
“Kalau di lampu merah kan berbahaya. Kita juga tidak tau, ada yang merasa terganggu atau tidak. Jadi dilakukanlah penertiban itu,” sebutnya.
Rahma juga mengatakan, tidak hanya badut saja yang ditertibkan. Di beberapa traffic light juga dilakukan penertiban pengamen jalanan.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini di Indonesia khususnya di Tanjungpinang, ia sangat memahami kondisi sulit saat ini.
“Saya paham kondisi sedang sulit, tapi bukan di situ tempatnya. mungkin itu adalah cara mereka untuk bertahan hidup atau menafkahi keluarganya, tapi kita lihat dari sudut pandang keselamatan dan kesehatan untuk badut itu,” ungkap Rahma.
“Jika terjadi apa-apa terhadap Badut itu, siapa yang bertanggung jawab, semoga masyarakat Kota Tanjungpinang dapat memahaminya sehingga tidak lagi berkembang komentar miring yang ditujukan atas tindakan Pemko Tanjungpinang,” tambah Rahma berharap.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang Ahmad Yani menambahkan, penertiban Badut itu juga ada Perda yang mengatur tentang ketertiban umum.
Pihaknya tidak melarang mereka berusaha asalkan ditempat yang benar.
“Untuk di ketahui, dari 9 orang badut yang ditertibkan, hanya 1 orang saja yang memang asal Tanjungpinang, sisanya dari luar. secara nurani kita juga prihatin, akan tetapi kami menjalankan tugas untuk melaksanakan aduan masyarakat yang meminta untuk ditertibkan karena ada sebagian yang berpikir posisi mereka membahayakan untuk mereka sendri,” ujar Yani menjelaskan. (**)
Penulis: Era/Prokopim
