Tanjungpinang, (digitalnews) – Terkait permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Penyebrangan Pulau Penyengat atau biasa disebut Pelabuhan Kuning, beberapa hari ini, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Turunnya perwakilan rakyat itu, membuktikan bahwa, hadirnya pemerintah di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi III, Surya Admaja, kepada awak media, di lokasi, Senin (09/11/2024), pagi.
“Kami hadir, karena kami wakil rakyat. Kami turun ke pelabuhan ini, untuk melihat dan mendengar, apa yang dikeluhkan masyarakat atau penambang pompong ke Pulau Penyengat itu,” ujarnya.
Selain pihaknya, kata Surya, unsur dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang juga hadir, dalam menyikapi permasalahan pelabuhan penyebrangan warga ini.
“Tadi, hadir juga dari pihak Kelurahan, Camat, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan pihak OPPM Pulau Penyengat. Keluhannya, yang mana mereka tidak bersedia dipindahkan ke Pelabuhan Kualau Riau di Pelantar II,” sebutnya.
“Mereka (para penambang.red), tetap menginginkan, Pelabuhan Kuning sebagai tempat penambatan pompong ke Penyengat,” tambah Surya.
Namun, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fathir, mengingat kondisi pelabuhan saat ini sangat mengkhawatirkan atau tidak layak untuk digunakan, pelabuhan sementara yang ditawarkan oleh pihak BUP Kepri, sangat tepat.
“Kita lihat sendiri tadi, kondisinya sangat miris. Dihantam ombak aja tadi, goyang pelabuhannya. Kita juga tak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi,” ucapnya.
Tetapi, lanjut Fathir, untuk mencari solusi terbaik terhadap pelabuhan itu, setelah mendengar dari berbagai pihak, lahan pelabuhan ada dua kepemilikan dan masih tumbang tindih dengan lahan warga.
“Mulai dari awal pelabuhan sampai toilet di sana, itu lahannya milik pemerintah kota. Dari toilet itu sampai ke ujung, milik pemerintah provinsi. Yang menjadi persoalan, ada lahan warga juga di sekitar pelabuhan. Ini yang akan kita dudukan bersama,” terangnya.
“Solusinya, kita harus fokus mendudukan permasalahan lahannya dulu. Baru, kita ambil langkah-langkah selanjutnya, untuk pembangunan pelabuhan itu, agar tak ada lagi permasalahan ke depan. Nanti, kita akan duduk juga dengan walikota dan gubernur terpilih, langkah apa yang akan dimabil untuk permasalahan ini,” sambung Fathir.
Demi keselamatan dan kenyamanan penumpang dan penambang pompong, Fathir mengimbau, agar aktifitas pembanguan yang dilakukan warga saat ini, dihentikan terlebih dahulu, melihat kondisi pelantar tidak dapat diprediksi kekuatannya.
“Solusi yang diberikan oleh BUP Kepri, sebenarnya dapat digunakan terlebih dahulu, mengingat Pelabuhan Kuning saat ini keadaannya sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
“Ini semua, demi keselamatan kita bersama. Namun, tidak ada pemaksaan oleh pihak BUP, mau pindah atau tidak,” pungkas Fathir. (*)
Penulis: Era
