Tanjungpinang, (digitalnews) – Panggung organisasi kepemudaan idealnya menjadi tempat menempa integritas, bukan arena sandiwara untuk memuaskan ego pribadi. Namun, apa yang dipertontonkan oleh Ucok Fatumonah Harahap belakangan ini justru memperlihatkan sisi ironis sebuah ambisi.
Ucok dinilai tengah asyik bermain “ketua-ketuaan” di tubuh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tanjungpinang-Bintan, sebuah lakon tanpa naskah resmi yang justru mengorbankan marwah organisasi.
Hal tersebut dikatakan oleh salah satu kader PMII Tanjugpinang-Bintan, Taufik, kepada awak media ini, Ahad (07/06/2026).
Ia menyebutkan, istilah ketua-ketuaan ini bukan tanpa alasan melekat pada dirinya. Secara anatomi hukum organisasi, status kepemimpinan Ucok kosong melongpong. Bayangkan, selama satu periode penuh memegang kendali, Ucok nyatanya tidak pernah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi.
“Ditambah lagi, masa jabatan yang dipaksakannya itu telah kedaluwarsa lebih dari dua bulan jika dihitung sejak bulan Maret lalu,” ujar Taufik.
Menurut Taufik, memimpin organisasi tanpa SK dan memaksakan diri menjabat meski waktu sudah habis, adalah bukti nyata dari sebuah kepemimpinan imajiner. Tindakan ini, dinilai netizen dan kader sebagai langkah yang tidak hanya memalukan diri sendiri, tetapi juga merendahkan martabat PMII sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi konstitusi.
Suka “Menggertak” Lewat Surat Demo Demi Kepentingan Sendiri
Selama ini, lanjut Taufik, nafsu bermain ketua-ketuaan ini semakin terlihat janggal ketika Ucok kerap membawa-bawa nama besar PMII untuk agenda yang jauh dari nilai-nilai perjuangan mahasiswa. Modus operandi yang dipakainya terbilang usang.
“Seperti, rajin mengirimkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi ke berbagai instansi. Namun, pada hari pelaksanaan, aksi tersebut menguap begitu saja tanpa pernah benar-benar terlaksana,” sebutnya.
Taktik “gertak sambal” ini memicu sinisme di kalangan kader. Demonstrasi yang sejatinya adalah alat perjuangan moral, diduga kuat hanya dijadikan komoditas dan alat posisi tawar (bargaining.red) pribadi Ucok demi meraup keuntungan personal.
Taufik sangat menyayangkan, gerakan oportunis inilah yang paling dalam menusuk jantung kaderisasi PMII, mengaburkan idealisme demi kepentingan isi kantong sendiri.
Kemunafikan gerakan ini semakin “dikuliti” setelah pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman (SAR) Kepri secara resmi mencabut status kemahasiswaannya.
“Ucok kini bukan lagi mahasiswa aktif. Fakta ini menjadi titik nadir, bagaimana mungkin seseorang yang status mahasiswanya saja sudah sirna, masih percaya diri bermain peran sebagai ketua organisasi mahasiswa?,” bebernya, dengan nada kesal.
Akhir Dongeng Ucok: Muhammad Almujrin Ketua Resmi
Sementara, dongeng kepemimpinan sepihak yang dimainkan Ucok akhirnya menemui titik akhir. Kenyataan pahit yang harus diterima Ucok adalah bahwa PC PMII Tanjungpinang-Bintan kini telah memiliki nakhoda baru yang sah, berdaulat, dan diakui secara hukum organisasi.
Melalui forum resmi Konferensi Cabang (Konfercab) ke-14 yang digelar pada 28 Mei 2026, Muhammad Almujrin resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PC PMII Tanjungpinang-Bintan masa khidmat 2026-2027.
Forum tertinggi ini menjadi saksi runtuhnya klaim Ucok, sebab Konfercab tersebut dihadiri dan disahkan langsung oleh Ketua PKC PMII Kepulauan Riau (Kepri), Sahabat Arie.
Kehadiran pengurus wilayah menegaskan garis pembatas yang sangat tebal, Muhammad Almujrin adalah ketua resmi yang memegang mandat konstitusi, sementara Ucok hanyalah oknum yang tertinggal dalam delusi jabatannya.
Kini, seluruh kader PMII Tanjungpinang-Bintan diimbau untuk merapatkan barisan di bawah komando Muhammad Almujrin, sekaligus menutup buku dari segala bentuk manuver, surat-menyurat ilegal, maupun aksi gertakan sepihak yang coba dimainkan oleh Ucok demi kepentingan pribadinya.
Sampai berita ini diposting, Ucok belum dapat ditemui awak media ini untuk dilakukan konfirmasi. (*)
Penulis: Red
