Jakarta, (digitalnews) – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Chairudin Bangun menyatakan, klaim Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua PWI Pusat adalah ilegal.
“Karena ilegal, semua keputusan yang diambilnya, termasuk penunjukan seseorang sebagai Plt Ketua PWI Kepri tanpa mekanisme organisasi, juga ilegal,” katanya, seperti dikutip dari editorpublik.com, pada Selasa (11/02/2025).
Pernyataan ini disampaikan Hendry, menanggapi pemberitaan terkait, pencopotan Andi Gino sebagai Ketua PWI Kepri oleh Zulmansyah, yang kemudian menunjuk Marganas Nainggolan, sebagai Plt ketua.
Pemberhentian tersebut dilakukan oleh Zulmansyah, berdasarkan penilaiannya, bahwa Andi Gino melanggar Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI setelah menghadiri kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan, Zulmansyah tidak memiliki legitimasi, karena Kongres Luar Biasa (KLB) yang mendukungnya sebagai Ketua PWI Pusat, dianggap tidak memenuhi kuorum dan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Akte notaris KLB tersebut sudah saya adukan ke Bareskrim Polri karena diduga berisi keterangan palsu yang melanggar Pasal 263 dan 266 KUHP. Zulmansyah bahkan dipanggil untuk dimintai keterangan pada 5 Februari lalu, tetapi ia mangkir,” ungkap Hendry.
Bahkan, menurut Hendry, sudah ada peserta yang hadir mewakili provinsi masing-masing pada KLB tersebut, telah dipanggil sejak hal itu dilaporkan ke kepolisian.
Hendry menambahkan, Zulmansyah berpotensi menghadapi ancaman pidana akibat dugaan pemalsuan akta notaris.
“Klaim sepihak Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, anggap saja itu sekadar omon-omon,” ujarnya.
Untuk diketahui, Hendry Chairudin Bangun, terpilih sebagai Ketua PWI Pusat untuk periode 2023-2028 dalam Kongres PWI yang digelar di Bandung pada September 2023. (*)
Penulis: Red
