Lingga, (digitalnews) – Perwakilan BKKBN Kepri ke Kabupaten Lingga, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lingga Neko Wesha Paweloy bertekad menurunkan stunting hingga nol persen.
“Kita berusaha semoga terwujud,” katanya kepada media, Senin (21/11/2022).
Oleh karena itu, kata Neko, OPD terkait mulai Dinas Kesehatan, PU, Perkim, Kominfo dan pihak lain harus bersinergi mengentaskan stunting ini.
“Tak bisa hanya melalui Dinas Kesehatan saja. 3 OPD lainnya pun wajib ikut menolkan Stunting di Lingga,” ujarnya.
Hadir dalam acara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Rohina, Ketua PKK Lingga Maratusholiha, kepala desa dan tim teknis audit stunting Lingga.
Dalam kesempatan itu, Neko meminta Dinkes Lingga menghitung kembali anggaran yang diperlukan untuk menurunkan angka stunting di Lingga yang saat ini masih di angka 7 persen lebih berdasarkan Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022.
“Saat ini masih pembahasan anggaran untuk tahun 2023, Dinkes harus hitung kembali anggaran yang diperkirakan untuk percepatan penurunan stunting di Lingga,” sebutnya.
“Kita keroyok di semua OPD terkait. Segera rapat bersama sekda,” tambah Neko serius.
Neko memuji gerakan tim PKK Lingga yang turun langsung ke anak – anak stunting di Lingga.
“Sebagai ketua TPPS saya memberikan apresiasi kepada tim PKK yang turun langsung dengan pihak Puskesmas ke titik lokasi anak – anak stunting sehingga dapat ditangani,” kata Neko.
Di kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Kepulauan Riau Rohina menyatakan angka stunting di Lingga berdasarkan Eppgbm turun dari 13 persen ke 7 persen lebih.
“Ada penurunan di tahun 2022 angka stunting di Lingga. Tentu ini kerjasama yang baik dan harus kita tingkatkan agar terus turun,” ungkapnya.
Disebutkan, BKKBN berusaha mendorong penurunan stunting dengan pencegahan dari hulu dan hilir. Misalnya dari hulu, BKKBN meminta calon pengantin mengisi aplikasi Elsimil.
Dengan mengisi Elsimil dapat diketahui pengantin tersebut kondisi kesehatannya Apakah sehat atau tidak.
“Akan diukur soal anemia atau tidak, atau lingkar lengan pengantin perempuan. Jika status enemia, maka harus diberikan pil tambah darah yang harus dikonsumsi selama tiga bulan agar jika mereka punya anak tidak menjadi anak stunting,” ucap Rohina.
Secara nasional, ujar Rohina, Kepri menduduki peringkat empat dari bawah angka stunting dari 34 provinsi di Indonesia.
“Walaupun kita di bawah, namun kita tak boleh lengah. Stunting ini masalah serius yang harus bangun sinergitas semua stakeholder agar sukses dalam menekan angka stunting,” sebutnya lagi.
BKKBN misalnya membuat trobosan dengan program one mosque one child. Program ini BKKBN menggandeng Dewan Masjid Indonesia Kota Tanjungpinang dan Baznas.
Diharapkan jemaah masjid dapat memberi infaknya untuk membantu pemerintah memberikan bantuan kepada anak – anak stunting.
“Artinya satu masjid bisa memberikan bantuan kepada anak stunting di dekat wilayah masjid dengan dana dari jemaah tanpa menganggu infak masjid. Kita harapkan daerah lain dapat melakukan hal yang sama agar penurunan stunting sukses,” kata Rohina.
Sementara, banyak program dibuat BKKBN guna menyelesaikan persoalan stunting. Misalnya melalui Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Di Kepri sudah terlaksana lebih dari Rp2 miliar dana CSR dari perusahaan digunakan membantu anak anak stunting dan membangun fasilitas publik seperti jamban, alat timbangan, dan lain lain. (*)
Penulis: Era
