Tanjungpinang, (digitalnews) – Lagi! Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah melaksanakan reses turun ke masyarakat menampung aspirasi atau keluhan warga, Senin (29/08/2022) malam di jalan Maharani Km 5 wilayah setempat.
Sesampainya di jalan Maharani tepatnya di depan Polresta Tanjungpinang RT 001/RW 009, Ketua RT Timbul meminta untuk difasilitasi lampu penerangan di gang menuju surau.
Kedua, lanjut Timbul, terkait BPJS Kesehatan. Apakah pemerintah tidak menganggarkan lagi BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu?
Setelah itu, salah satu warga RT 003/RW 003 wilayah setempat Solikhin menyampaiakan ke mantan walikota itu optimalisasi drainase.
Lanjut Solikhin, pemberdayaan masyarakat melalui majlis taklim seperti UMKM, dibuatkan panggung di halaman Mesjid Al-Marhamah agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana.
Sambung Ustad Supardi, diharapkan pemerintah memperhatikan dalam kondisi dan pasca covid ini tentunya harus menggalakan UMKM termasuk dirinya sebagi pelaku usaha kecil yang belum tersentuh oleh penerintah.
“Dalam pelaksannaanya diminta bukan hanya dibuat program-program dengan benda, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan umat atau program kerohanian,” sebutnya.
Atas beberapa keluhan itu, Lis menanggapi dengan tenang. Kata Lis, insyaallah akan diprioritaskan dan diteruskan kepada dinas terkait, bahwa sarana penerangan lampu d ijalan masyafakat menjadi prioritas utama.
“Jika masyarakat menghadapi persoalan dan permasalahn pelayanan kesehatan, pemerintah provinsi menyediakan jaminan bagi masyarakat yang tidak mampu bagi yang belum memiliki BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Lanjut Lis, terkait dengan program Pemerintah Kota Tanjungpinang, apakah menyediakan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, insyaallah akan diteruskan ke pemerintahnya.
“Terkait drainase, insyaallah diusahakan salah satunya di usulkan di dalam anggaran perubahan, mengingat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tahun ini akan kita ganti dengan program yang diusulkan,” paparnya.
Tetapi, menurut Lis, alangkah baiknya setiap usulan yang disampaikan dikoordinasikan dulu pada perangkat RW dan RT secara keseluruhan yang ada di lingkungan RW 003 dan RW 009 di Kelurahan Seijang agar tidak ada kecemburuan antara 1 RT dan RT lainnya.
“Rembuk bersama RT dan RW dan juga mungkin ada usulan untuk majlis taklim dan selanjutnya usulan tersebut akan di koordinasikan,” ungkapnya.
Untuk UMKM, kata Lis, sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu agar tidak ada yang tertinggal dan diidentifikasi kembali agar usulan-usulan terhadap UMKM minimal 1 RT akan lebih mudah terfasilitasi untuk mendapatkan bantuan.
Lanjut Lis lagi, saat ini pemerintah provinsi juga banyak menggelontorkan bantuan UMKM diantaranya, pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan bekerja sama pihak Bank Riau Kepri.
“Seperti contoh Ustad Supardi sebenarnya sudah layak mendapatkan bantuan. Inshaallah tahun depan diusulkan,” ucapnya.
“Yang terpenting adalah bahwa masyatakat harus memiliki inisiatif untuk mengetahui program apa saja yang tercantum di dalan APBD, sehingga diharapkan melalui RT/RW sebaiknya mmbuat sistem manajemen kewilayahan RW maupun RT sehingga setiap program tersebut dapat dijangkau,” pungkas Lis. (*)
Penulis: Era
