Tanjungpinang, (digitalnews) – DPP Lembaga Perlawanan Perdagangan Ilegal (LPPI) segera ke Jakarta menuju ke Menteri Keuangan RI dengan tujuan melaporkan dugaan peredaran rokok ilegal di Kepri.
Hal ini dikatakan oleh Pembina DPP LPPI Andi Cori Patahuddin yang didampingi oleh beberapa pengurus saat konfrensi pera di Cafe Qozy Jalan R.H Fisabillah Km 8 atas Tanjungpinang, Rabu (08/03/2023).
“Paling lambat Senin (13/03/2023) kami ke Jakarta,” ujarnya.
Hal ini ia lakukan karena selama bertahun-tahun peredaran rokok ilegal ini sangat masif dan berpotensi merugikan uang negara triliunan rupiah.
“Saya pastikan hari ini kami terakhir berdiam diri dan hari ini juga konfrensi pers terakhir kami. Besok persiapan berkas untuk dilaporkan ke Menkeu RI,” ucapnya tegas.
Dikesempatan yang sama, Syahrial yang juga pengurus LPPI mengatakan, jika peredaran rokok ini legal, maka legalkan dan jika tidak tindak.
“Kami hanya ingin kepastian hukum atas peredaran rokok ilegal ini,” sebutnya.
Lanjut Iyai sapaan akrabnya mantan Dirut BUMD Kota Tanjungpinang itu juga mengatakan bahwa atas beredarnya rokok ilegal ini kerugian negara tidak dapat dipungkiri lagi karena negara tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) terkait beredar rokok tanpa cukai itu.
“Seharusnya negara dapat DBH dari cukai rokok yang beredar. Karena rokok ini tak ada cukainya maka negara tak mendapatkan apa-apa,” ungkapnya.
Sementara, Rona Andaka yang hadir saat konfrensi pers menyebutkan dampak dari rokon non cukai yang harganya lebih murah dari rokok yang legal.
Bahkan, pantauan Rona di lapangan, rokon non cukai yang harganya murah meriah ini dapat dikonsumsi oleh kalangan anak-anak.
“Mulai dari anak sekolah tingkat menengah sampai anak SD pun ada yang membelinya. Hal ini kan sudah merugikan. Maka dari itu, kami meminta kepada pihak pabean yakni Bea dan Cukai menindak rokok ilegal ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Era
