Tanjungpinang, (digitalnews) – Terkait Stempel Lembaga DPRD Kota Tanjungpinang “Terbang” ke Makassar prihal terbitnya berita acara dukungan kenaikkan tarif oleh Komisi III, masih menjadi pertanyaan.
Hal tersebut juga disebutkan oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinag Yuniarni Pustoko Weni usai RDP bersama PT Pelindo Regional 1 Tanjungpinang kurang lebih 2 minggu yang lalu.
Weni sapaan akrabnya Ketua DPC Partai PDIP Tanjungpinang itu dengan tegas meminta kepada Komisi III untuk menindaklanjuti prihal stempel lembaga itu dibawa ke Makassar.
Kabarnya, 2 orang staff sudah diberikan sanksi akan hal itu. Yang jadi pertanyaannya, atas perintah siapa stempel itu sampai ke Makassar?
Beberapa hari lalu, awak media ini lakukan konfirmasi ke salah satu staff Sekwan yang diduga ikut berangkat ke Makassar “Bungkam” dikonfirmasi usai RDP.
Bahkan, awak media ini terus berupaya dan berkali-kali lakukan tak menggubris saat dihubungi dan lewat pesan WhatsApp pun tak memjawab walau terlihat centang 2 warna biru.
Pada Kamis (03/08/2023), kembali awak media ini melakukan kongirmasi ke Kabag di Sekwan Sugiarto namun tidak dapat menjawab apa yang ditanyakan.
Bahkan ia “Melemparkan” konfirmasi media ini ke Sekwan Kota Tanjungpinang. “Tolong abang tanyakan ke pak Sekwan. Yang berhak bersuara mewakili Sekretariat DPRD adalah Sekwan,” tulisnya di WhatsApp.
Sementara, Sekwan Kota Tanjungpinang Muhammad Amin saat dihubungi melalui selulernya tak menjawab, sampai berita ini diposting.
Diketetahui juga, Anggota Komusi II Anggota DPRD Kota Tanjungpinag Ismiyati saat RDP bersama PT Pelindo juga menyebutkan, stempel lembaga DPRD tidak pernah dibawa saat kunjungan kerja (Kunker) atau kegiatan di luar daerah lainnya. (*)
Penulis: Era
